Hukum

Pahami segi Hukum dalam mempersiapkan pernikahan.

Keuangan

Cek pengaturan keuangan diri dan pasangan anda.

Medis

Bangun kebiasaan hidup sehat dan cegah penyakit.

Psikologi

Belajar berkomunikasi, memahami diri sendiri dan pasangan.

Umum

Topik-topik yang umum dan kira nya berguna untuk kita ketahui.

Home » Hukum

Kesetaraan dalam Pernikahan

Submitted by on March 22, 2013 – 12:20 pmOne Comment

Masih ingat khan artikel di situs pranikah.org yang berjudul “Pernikahan Sebuah Komitmen”? Bagi yang belum baca, sangat disarankan untuk membacanya terlebih dahulu, untuk lebih mudah memahami bahasan berikut.

Kita sering melihat pada Undangan Pernikahan, tertulis Akad Nikah dan Resepsi. Mana sih yang menurut UU Perkawinan yang dimaksud dengan prosesi pernikahan? Ya, betul. Akad Nikah itulah yang dimaksud proses pernikahan, karena memang Pernikahan adalah salah satu bentuk akad atau transaksi atau ikatan, dimana calon suami isteri saling mengikat janji (perjanjian).

Setiap ikatan/akad/transaksi/perjanjian menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Oleh karena itu suatu pernikahan akan pula menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami dan isteri yang melakukan pernikahan.

Dengan begitu Pernikahan bukanlah mengenai hubungan fisik/jasmani saja, namun juga merupakan wadah yang meliputi hubungan kemanusiaan, hubungan yang saling membangun untuk sebuah kehidupan sebuah bahtera rumah tangga yang damai dan sejahtera lahir dan bathin, serta hubungan untuk melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan berguna bagi nusa dan bangsa. Pernikahan membutuhkan kedewasaan akal dan hati yang bersih agar pernikahan menghasilkan kebahagiaan selalu selamanya.

setaraSayangnya masih banyak pernikahan tak seindah bayangan, dan justru menjadi malapetaka bagi kaum rentan. Terutama masih banyaknya pandangan salah tentang pernikahan yang menganggap setelah menikah isteri menjadi milik suami, sehingga suami menjadi otoritas dan membuat isteri mengira dirinya tak punya kuasa, bahkan ketika dirinya disakiti sekalipun. (baca artikel di pranikah.org Cinta Yes Kekerasan NO)

Apa saja hak dan kewajiban suami dan isteri menurut Undang-Undang Perkawinan?

  1. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (Pasal 33 UU perkawinan). Pernikahan membutuhkan kasih sayang dan keikhlasan dari suami dan isteri, (baca artikel di pranikah.org “mengapa cintamu berubah” dan “Jangan pernah berubah sayang”). Dengan demikian, merujuk pasal 33 dan pasal 1 UU Perkawinan, maka pernikahan adalah ikatan kekal abadi antara pasangan suami dan isteri yang saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga bahagia selalu selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. (Pasal 30 UU Perkawinan)  Suatu kewajiban yang tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tapi juga kepada pihak lain, yaitu keturunan dan lingkungan. Bahwa dalam perkawinan pada saatnya akan menjadi orangtua yang akan dan wajib mengasihi, mengasuh, memelihara dan mendidik keturunannya sebaik-baiknya (pasal 45 UU Perkawinan), peranan orangtua dalam asuh-didik ini akan menentukan kualitas dari generasi penerus bangsa.
  3. Suami Isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah/tempat kediaman ini ditentukan secara bersama-sama. (Pasal 32 UU Perkawinan). (baca artikel terkait perencanaan keuangan di situs pranikah.org)
  4. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup ber-rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. (Pasal 34 UU Perkawinan).
  5. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat, baik suami dan isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum, Suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 UU Perkawinan).

Mengenai kesetaraan relasi dalam pernikahan antara suami isteri, diatur juga pada peraturan perundang-undangan yang lain, antara lain pada Amandemen ke-4 UUD 1945 (Pasal 28 B (1), Pasal 28 I (2), Pasal 28 D (1)), UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Perempuan (CEDAW).

UU HAM pasal 50 mengatakan bahwa wanita dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Sementara pada pasal 51 UU HAM dinyatakan bahwa seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan, mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

Pada Undang Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), dimana pada pasal 16 CEDAW dirinci hak dan tanggung jawab yang sama dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan; hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, hak yg sama untuk memilih suami/pasangan; hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pemutusan perkawinan; hak dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak; serta hak yang sama sebagai suami isteri, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi, jabatan.

Meski peraturan perundangan telah mengatur, namun dalam pelaksanaanya bisa saja pengertian tiap indvidu menjadi berbeda, karena pernikahan adalah penyatuan dua indvidu, ada baiknya pada masa #pranikah calon suami dan isteri mendiskusikan pengertian dan pemahaman mereka mengenai hak dan kewajban ini, tidak hanya pada masa penataran saat persiapan pranikah di KUA atau Kantor catatan sipil atau lembaga keagaamaan, tapi sebelum menentukan tanggal pernikahan. Bila pada masa pranikah telah menemukan kesesuaian dan ketidaksesuaian maka, diskusikan bagaimana jalan keluarnya. Tuangkan pemahaman dan kesepakatan yang dijalin secara tertulis baik disahkan atau tidak sebagai perjanjian pranikah (lihat tulisan di pranikah.org tentang perjanjian pranikah: tanda cinta yang tercatat), untuk menjadi pegangan dan pengingat selama masa mengarungi bahtera rumah tangga agar bahagia selalu untuk selamanya.

Tags: , , ,

One Comment »

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also Comments Feed via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.


4 + = 12